INFOEKBIS.COM – Partai Gerindra menanggapi gugatan uji materi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah oleh
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang bagi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres).
Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan hal tersenut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Oktober 2023.
“Tentunya dengan putusan MK ini tidak hanya membuka peluang bagi Mas Gibran, tetapi bagi kepala daerah yang sedang menjabat ataupun mantan kepala daerah yang dipilih langsung oleh pilkada.”
Baca Juga:
Pengembang Aplikasi Perdagangan Kripto PINTU, Tawarkan Alternatif dalam Kirimkan THR
Tunjuk Investor Global Ray Dalio untuk Kembangkan Danantara, Presiden Prabowo Ungkap Alasannya
“Seperti dengan pilpres itu juga terbuka kesempatannya untuk bisa menjadi presiden dan wakil presiden,” kata Sufmi Dasco Ahmad.
Baca artikel lainnya di sini: Menko Polhukam Mahfud MD Tanggapi Keputusan MK Tolak Uji Materi Soal Batas usia Capres – Cawapres
Sufmi Dasco Ahmad juga mengomentari peluang Gibran Rakabuming untuk diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai cawapres untuk Prabowo Subianto.
Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa pembahasan soal cawapres masih terus berlangsung.
Baca Juga:
PP Muhammadiyah Luncurkan MentariMart Perkuat Ekosistem Ekonomi, Gandeng Ritel Modern Alfamart
“Tentunya di Koalisi Indonesia Maju masih dalam tahap tahap pembicaraan sehingga apa yang ditanyakan kami belum bisa sampaikan pada saat ini.”
“Dan tentunya pada waktunya nanti kita akan sampaikan tentang siapa yang akan menjadi calon pendamping Pak Prabowo,” imbuhnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden diubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Subianto Ungkap Alasan Danantara Harus Bisa Diaudit Setiap Saat oleh Siapapun
Tergantung Keuangan Negara, Pembangunan Infrastruktur yang Andalkan APBD/APBN Makan Waktu Lama
“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ucap Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan/ketetapan di Gedung MK RI, Jakarta, Senin.
Mahkamah mengabulkan sebagian Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia (WNI) bernama Almas Tsaqibbirru Re A yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah.
Ia memohon syarat pencalonan capres dan cawapres diubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dia mengatakan bahwa Partai Gerindra menghormati putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 itu.
“Pada prinsipnya kami menghormati keputusan MK yang baru dibacakan yaitu dalam gugatan Nomor 90 yang dikabulkan sebagian.”
“Bahwa kemudian MK memutuskan walaupun ada batasan usia 40 tahun, tapi kemudian memperbolehkan pejabat ataupun kepala daerah ataupun penyelenggara negara.”
“Yang dipilih melalui pemilihan langsung, termasuk pilkada, untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden,” tutur Sufmi Dasco Ahmad.
Sebab, kata dia, putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding).
“Terhadap putusan MK ini kami hormati dan tentunya apa yang diputuskan oleh MK ini bersifat final dan mengikat dan tentunya langsung dilaksanakan,” ucap ya.***
